Jangan Ada Monopoli Iklan Capres di Media

Kabar PKS - Jakarta, Anggota Badan Legislasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, menyoroti masalah pengaturan kampanye dalam Rancangan Undang Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres). Ia mengatakan, jangan sampai mereka yang memiliki dana besar menjadi dominan karena memiliki media dan uang.

"Kalau ada monopoli media itu bahaya. Ada pencitraan yang tidak sebenarnya," ujar Indra.

PKS pun, menurut Indra, meminta UU Pilpres diubah. "UU Pilpres adalah keniscayaan. Harus ada norma yang harus dinormakan. PKS menginginkan sesuatu yang efektif, efisien, dan murah. Pemilu 2009 itu perlu banyak evaluasi," tegasnya.

Berbicara terkait perubahan, kata Indra, tak berhenti pada presidential trace hold (PT) yang awalnya 20 persen dan kini diminta diturunkan.

"Misal dana kampanye, quick count, dan lain-lain. Kita juga mendapat pengayaan dari para pakar dan akademisi agar memilih presiden yang presentatif," ujarnya.

Menurut Indra, PT juga perlu dikaji dan ditelaah lagi. "UU yang lama tidak ideal. Sejauh ini kita ingin memperkuat PT. Dukungan publik juga harus kuat. Tapi belum ada keputusan final," tutupnya. [metrotvnews]