Pola Kerja Densus 88 Perlu Pengawasan dan Evaluasi

 

Kabar PKS -  JAKARTA. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyatakan, perlu ada pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88. Kesimpulan ini didasari pada laporan, penjelasan, serta temuan lapangan Panja DPRD Poso terhadap kasus penanganan terorisme di Poso.

�Kami sudah mendengar penjelasan dari pihak Kapolda Sulawesi Tengah, tokoh agama, dan Panja DPRD Poso yang sudah bekerja sejak Januari 2013. Temuan mereka cukup lengkap dan representatif,� kata Muzzammil, Rabu (2/4) di Palu.

Dari informasi Panja DPRD Poso, lajut Muzzammil,  didapat informasi bahwa Kasus Poso ini membesar karena penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 cenderung berlebihan dan demonstratif. Dampaknya mayoritas masyarakat umum yang tidak terlibat menjadi antipati terhadap Polri.

�Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan Densus cenderung represif. Terkesan main tangkap dan main tembak tanpa proses hukum yang adil dan transparan,� jelasnya.

Lebih lanjut Muzzammil mengemukakan, temuan Panja DPRD Poso ini membuktikan bahwa kasus di Poso bukan lagi masalah konflik Muslim dan non-Muslim, tapi konflik sekarang justru lebih dipicu antara kelompok tertentu dengan aparat kepolisian.

Menurut para tokoh masyarakat dan anggota DPRD di Palu,  Poso sengaja dicitrakan sebagai pusat terorisme dan dijadikan sebagai pusat instabilitas yang permanen oleh pihak asing.

�Mereka mendukung pemberantasan terorisme, tapi mereka meminta agar julukan Poso sebagai pusat terorisme dihapus dari wacana publik,� terang Muzzammil.

Muzzammil menyarankan agar Presiden SBY dan Kapolri melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Densus 88 guna menghindari jatuhya korban lebih banyak. Jika tidak segera dievaluasi dikhawatirkan citra Densus yang represif dan main tembak menjadi beban polisi lokal. Ini menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap Polri sehingga hubungan mereka menjadi tegang.

�Evaluasi terpenting adalah pendekatan kekerasan yang main tembak harus diganti dengan pendekatan persuasif dan simpatik, dialogis, pendekatan kesejahteraan, dan pelurusan pemahaman agama yang dikedepankan, sehingga bisa merebut simpati mayoritas masyarakat,� papar dia.

Selain itu, menurut politisi PKS asal Lampung ini, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam membina masyarakat dan mensosialisasikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin.

�Tanpa melibatkan mereka semua pemberantasan terorisme yang represif akan melahirkan perlawanan yang lebih besar, terutama dari umat Islam,�tegasnya. [tajuk.co]